MURATARA,Beritamurataraonline.my.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan merasa kecawa,Pasca Pemerintah Muratara memutuskan pembatalan Polemik perekrutan CPNS dan PPPK di tahun 2021,secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten Muratara,tanpa berkoordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif.
"Keputusan sepihak oleh pihak eksekutif ini akan membuat kita semua kecewa, peluang yang selama ini yang selalu ditunggu-tunggu oleh putra-putri Muratara yang berharap untuk menjadi CPNS dan PPPK hanya sia-sia,sedangkan se-Sumatera Selatan ini hanya Kabupaten Muratara yang membatalkan perekrutan CPNS dan PPPK ,"jelas Ketua DPRD Muratara Efriansyah S.sos
Efri menyebut,prihal pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,berdasarkan surat yang disampaikan BKPSDM nomor:S-98/BK/202,Kabupaten Muratara berada diurutan 121,dengan anggara sebesar Rp18,9 miliar
Sedangkan anggaran tersebut sudah diperhitungkan melalui Dana Alokasi Umum(DAU) tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar
"Keputusan BKPSDM ini sangat disayangkan sekali,Jadi tidak ada alasan,merujuk dari surat ini,anggaran sudah ada di kas daerah,bukannya tidak ada anggaran,"tegas Ketua DPRD pada Kamis,(1/7/2021)
Lanjut Ketua, di Provinsi Sumatera Selatan hanya Muratara yang tidak melakukan seleksi CPNS dan PPPK.sedangkan Muratara adalah Kabupaten baru yang masih banyak membutuhkan tenaga pegawai pemerintah.
"Itu artinya Muratara masih banyak membutuhkan pegawai,baik tenaga pendidik,tenaga kesehatan,maupun diperkantoran,"terang Ketua
Ketua juga mengatakan,jika nantinya beban daerah akan menambah beban daerah hingga Rp82 miliar pertahun, sehingga harus mengesampingkan pembangunan fisik.
"Kami dewan lebih sepakat, nol kan kegiatan fisik demi masa depan putra - putri daerah, karena ini juga merupakan pembangunan terhadap sumber daya manusia, tidak harus pembangunan fisik," pungkasnya.(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar