Dalam menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengeluh jalan rusak mulai dari Simpang Nibung Kecamatan Rawas Ulu hingga ke Kecamatan Nibung dan Rawas Ilir.
Menurut warga, kerusakan jalan di wilayah tiga kecamatan tersebut diperparah oleh kendaraan-kendaraan bermuatan berat yang melintas setiap harinya.
"Kami dari Komisi III hari ini turun ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat, memang kondisinya rusak parah," kata Ketua Komisi III DPRD Muratara, Andika Saputra.
Saat melakukan sidak, Komisi III melihat langsung jalan tersebut lalu lalang dilewati truk-truk bermuatan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit, kernel sawit, CPO, batubara dan lain-lain.
Baca Juga: Sukri Alkap: Siap menangkan AHY dan jadikan Demokrat partai pemenang Muratara 2024 pileg 2024
Dalam hal ini juga pemerintah provinsi Sumatera Selatan, Mengatur angkutan batu bara dengan pertimbangan yang sangat matang, maka Pergub 23 tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan batubara di jalan umum dicabut dan diganti dengan Pergub 74 tahun 2018 tentang tata cara angkutan batubara melalui jalan umum." Ungkapnya
Ditambah oleh Ym (34) Warga penggunaan jalan, Kami masyarakat umum sangat di rugikan dengan kegiatan angkutan batu bara ini, yang di mana polusi udara dari debu batu bara ini Riskan membawa penyakit TBC pada masyarakat terdampak di sepanjang jalan angkutan batu bara ini.
Dan informasi yang pernah saya dapat ada oknum pejabat daerah yang menerima fee dari angkutan ini dan kepala desa pun ikut menerima fee dalam kegiatan ini, namun besaran nya saya kurang jelas berapa yang mereka dapatkan kan dari fee angkutan batu bara ini, coba bapak wawancara kepala desa yang desa Nya di lalui angkutan batu bara." tutupnya sambil mengendarai motor.( Zerdad/BM)
Editor: Ario
Tidak ada komentar:
Posting Komentar